Bandarlampung, Lampung Update -Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Fraksi Partai Gerindra, Fauzi Heri, mendesak Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah untuk memberikan perhatian serius terhadap kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Lampung.
Menurut Fauzi, kinerja Bapenda saat ini dinilai tidak sejalan dengan semangat percepatan pembangunan yang menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur Lampung.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Selasa (6/5/2025), dengan agenda penyampaian laporan Pansus LKPJ, persetujuan dewan, dan pembacaan keputusan.
“Bapenda tampak belum mampu mengikuti arah kebijakan kepala daerah. Padahal percepatan pembangunan memerlukan dukungan anggaran yang kuat serta kinerja luar biasa dari setiap organisasi perangkat daerah,” tegas Fauzi.
Ia menyoroti minimnya inovasi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Menurutnya, Bapenda masih terlalu bergantung pada sumber konvensional seperti pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Padahal, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lampung sangat besar jika dikelola secara kreatif dan modern.
Fauzi juga mengkritik pelayanan publik Bapenda yang dinilainya belum sepenuhnya ramah digital. Meskipun beberapa layanan telah berbasis daring, masyarakat masih banyak mengeluhkan kesulitan dalam mengakses informasi, memahami prosedur, serta menyelesaikan sengketa perpajakan.
“Ini mencerminkan kurangnya edukasi dan literasi digital yang diberikan Bapenda kepada masyarakat,” ujarnya.
Koordinasi antara Bapenda Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota juga dinilai lemah, terutama dalam pendataan dan pemungutan pajak. Hal ini menyebabkan banyak potensi PAD yang belum tergarap secara optimal. Ketidaksinkronan tersebut berdampak pada akurasi data wajib pajak dan efektivitas pengumpulan PAD.
Terkait transparansi anggaran, Fauzi menilai publikasi laporan keuangan dan realisasi pendapatan Bapenda belum sepenuhnya terbuka. Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan keraguan terhadap akuntabilitas lembaga tersebut.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendesak adanya tindakan tegas terhadap para penunggak pajak besar, seperti perusahaan dan pengusaha properti.
“Bapenda justru lebih sering menekan wajib pajak kecil, sementara kepada pengusaha besar yang mampu membayar, malah terkesan lunak,” ujarnya.
“Kalau kita ingin pembangunan berjalan cepat, maka kinerja OPD seperti Bapenda harus luar biasa. Kalau tidak, bagaimana kita bisa bicara soal Lampung yang maju?” tambahnya.
Fauzi pun berharap agar Bapenda mendapat rapor merah dan Gubernur segera mengevaluasi total kinerja lembaga tersebut. Ia menegaskan pentingnya reformasi SDM, termasuk di level pimpinan.
“Kalau pimpinan Bapenda tidak mampu menyesuaikan diri dengan visi-misi Gubernur, sebaiknya diganti. Harapan kita, ke depan PAD Provinsi Lampung bisa meningkat sehingga percepatan pembangunan bisa benar-benar terwujud,” pungkasnya.(**)
