Bandarlampung, Lampung Update -Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fauzi Heri, melayangkan kritik terhadap sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA Negeri di Provinsi Lampung tahun 2025. Kritik ini muncul menyusul banyaknya keluhan dari para orang tua siswa yang menilai proses seleksi membingungkan dan tidak adil.
PPDB tahun ini menerapkan empat jalur seleksi: zonasi (berdasarkan domisili), afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Menurut Fauzi, pelaksanaan sistem ini harus disertai dengan transparansi dan pengawasan yang ketat.
“Kalau jalur zonasi memang mengacu pada jarak rumah ke sekolah, maka prinsip ini harus ditegakkan secara konsisten tanpa kompromi,” tegas Fauzi saat diwawancarai media pada Jumat (20/6/2025).
Ia menyoroti praktik di lapangan yang dinilai menyimpang dari aturan teknis. Menurutnya, penilaian jalur zonasi masih melibatkan nilai rapor sebagai faktor utama, padahal seharusnya digunakan hanya jika jumlah pendaftar melebihi kuota.
“Kalau jumlah pendaftar lebih banyak daripada kuota, barulah nilai bisa dijadikan kriteria sekunder. Tapi kenyataannya, siswa dengan nilai tinggi bisa menggeser yang rumahnya jauh lebih dekat,” ungkapnya.
Fauzi mencontohkan kasus seorang calon siswa yang tinggal hanya puluhan meter dari sekolah, namun tidak diterima. Sementara itu, siswa lain yang berdomisili hingga tujuh kilometer justru lolos karena nilai rapor lebih tinggi.
Ia menegaskan bahwa jalur zonasi seharusnya mengutamakan jarak, bukan prestasi akademik.
“Kalau nilai rapor jadi faktor utama, itu namanya sudah masuk ke ranah jalur prestasi. Ini mencampuradukkan sistem,” ujarnya.
Lebih jauh, Fauzi mengungkapkan adanya laporan dari orang tua mengenai dugaan manipulasi nilai rapor di sekolah asal. Ia menyebut adanya lonjakan nilai secara tiba-tiba menjelang penutupan pendaftaran, terutama dari siswa yang sebelumnya gagal melalui jalur prestasi dan beralih ke zonasi.
“Ketidakkonsistenan ini membuka peluang terjadinya kecurangan. Batas antara jalur zonasi dan prestasi menjadi kabur dan rentan menimbulkan ketimpangan,” tambahnya.
Fauzi mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PPDB. Ia berharap ke depan pelaksanaannya bisa lebih adil, transparan, dan berpihak pada prinsip keadilan akses pendidikan. (**)
