Bandarlampung , Lampung Update – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Raperda tentang pemberian insentif serta kemudahan penanaman modal.
Jawaban tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (2/7/2025).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas masukan, kritik, saran, serta apresiasi dari seluruh fraksi,” ujar Wagub Jihan.
Ia menilai seluruh pandangan fraksi mencerminkan komitmen bersama dalam menyempurnakan rancangan regulasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menanggapi pandangan fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024, Wagub Jihan menyampaikan beberapa poin utama:
Opini WTP dari BPK RI
Pemprov Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk yang ke-11 kalinya. Capaian ini, kata Jihan, merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk DPRD. Pemprov berkomitmen mempertahankan capaian ini sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan
Pemprov terus menjalankan program prioritas bersama DPRD, terutama dalam percepatan pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Seluruh perangkat daerah diminta berinovasi dan beradaptasi, meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
Pendapatan dan Belanja Daerah
Realisasi pendapatan daerah tercatat 86,33 persen dari target APBD 2024, meningkat Rp464 miliar dibandingkan 2023. Pemprov terus mengupayakan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat pembiayaan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sementara itu, realisasi Belanja Daerah mencapai 85,73 persen, dengan prioritas tetap pada belanja wajib sesuai peraturan yang berlaku.
Wagub Jihan menyebut RPJMD 2025–2029 sebagai dokumen strategis pembangunan berkelanjutan yang disusun berdasarkan RPJMN 2025–2029 dan RPJPD Lampung 2025–2045, serta sebagai penjabaran visi-misi kepala daerah.
Ia mengapresiasi masukan dari Fraksi Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, Golkar, dan PAN, khususnya terkait penguatan kapasitas fiskal dan eksplorasi sumber pembiayaan non-APBD.
“Pengawasan, monitoring, dan evaluasi akan dilakukan secara transparan dan intensif, melibatkan seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.
Menanggapi pandangan Fraksi PKS, Demokrat, dan PDI Perjuangan, Wagub Jihan menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi. Program prioritas disusun berdasarkan isu strategis yang berpihak pada kelompok rentan, sejalan dengan prinsip SDGs dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.
Ia menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi prioritas, tidak hanya melalui peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga lewat penyediaan akses dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perumahan layak.
Menanggapi Raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, Wagub Jihan menyampaikan bahwa Pemprov Lampung menyambut baik semangat DPRD dalam mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pro-potensi daerah.
“Pemprov Lampung terus berkomitmen menjadikan daerah ini ramah investasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, selain melalui penyederhanaan perizinan dan regulasi, pemerintah juga akan memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap UMKM lokal agar tidak tersingkir akibat investasi skala besar.
Pemprov optimis kebijakan ini akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.
Wagub Jihan menutup penyampaiannya dengan menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka.
“Masukan dari seluruh fraksi menjadi bekal penting bagi kami dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan,” pungkasnya.(**)
