Bandarlampung, Lampung Update -Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjutan pembicaraan tingkat I terkait pemandangan umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2025, Selasa (12/8/2025).
Rapat yang digelar di ruang sidang paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar. Agenda rapat membahas pandangan dan masukan dari delapan Fraksi, yakni Gerindra, PDI Perjuangan, Golkar, PKB, NasDem, Demokrat, PAN, dan PKS.
Secara umum, mayoritas Fraksi menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan Raperda tersebut ke tahap berikutnya dengan sejumlah catatan strategis.
Fraksi Gerindra menekankan perlunya pengawasan ketat terhadap belanja modal, khususnya pada pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi, serta mengingatkan agar ketergantungan pada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) dapat dikurangi. PDI Perjuangan mendorong diversifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD) agar tidak hanya bergantung pada pajak kendaraan bermotor.
Fraksi Golkar menyoroti pentingnya optimalisasi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan BUMD, serta pengelolaan aset daerah secara produktif. Sementara itu, PKB meminta adanya inovasi pendapatan yang tidak membebani rakyat kecil, serta fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.
Fraksi NasDem menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan optimalisasi penggunaan anggaran. Adapun Demokrat dan PAN mengingatkan agar peningkatan anggaran benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKS mengapresiasi kenaikan PAD, namun meminta pemerintah daerah menyiapkan analisis risiko dan skema mitigasi apabila target tidak tercapai.
Dengan dukungan mayoritas fraksi, Raperda Perubahan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut dan disempurnakan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rapat ditunda dan akan dilanjutkan pada Rabu (13/8/2025) untuk mendengarkan jawaban Gubernur Lampung atas pandangan dan saran Fraksi-Fraksi.(**)
