Bandarlampung, Lampung Update -Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, menyoroti langkah agresif Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam upaya mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di tengah kondisi defisit anggaran Pemprov Lampung.
Menurut Yozi, sejumlah kebijakan strategis telah ditempuh Gubernur, mulai dari program pemutihan pajak, memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk menarik investor, hingga mendorong alih fungsi lahan dari singkong ke jagung.
Selain itu, Gubernur juga dinilai aktif menggerakkan peran BUMD serta mempermudah akses perizinan investasi sebagai stimulus peningkatan ekonomi daerah.
“Etos kerja Gubernur memang terlihat masif, tapi sayangnya tidak diimbangi dengan kinerja perangkat daerah di bawahnya. Inilah saatnya Gubernur melakukan evaluasi serius terhadap OPD yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD,” tegas Yozi, Jumat (19/9/2025).
Yozi menambahkan, dengan keterbatasan kewenangan Pemprov Lampung, misalnya di sektor tambang yang hanya berwenang pada galian non-mineral, diperlukan akselerasi dan inovasi yang maksimal. Apalagi Lampung memiliki potensi besar di sektor tersebut.
“Saya minta dinas terkait memaksimalkan potensi tambang ini sebagai sumber PAD. Faktanya, banyak tambang ilegal justru merugikan daerah. Harusnya mereka ini dirangkul dan diberikan kemudahan perizinan,” ujarnya.
Yozi menegaskan, Komisi III akan memperketat fungsi pengawasan terhadap OPD, khususnya di sektor-sektor strategis yang berkontribusi pada PAD, termasuk BUMD.
Ia juga berharap media dapat berperan aktif memberikan catatan kritis terhadap capaian maupun kelemahan OPD.
“Media harus ikut mengawal dan memberi informasi terbuka kepada publik. Ini penting agar kinerja OPD dalam mendongkrak PAD benar-benar terukur dan transparan,” tambahnya.
“Saya yakin target peningkatan PAD Lampung bisa tercapai, asalkan setiap elemen birokrasi bergerak seirama dengan visi kerja Gubernur,” pungkasnya.(**)
