Bandarlampung, Lampung Update -Komisi I DPRD Provinsi Lampung menerima aspirasi masyarakat terkait konflik agraria yang terjadi di tiga kelurahan di Kecamatan Sukarame, yakni Way Dadi, Way Dadi Baru, dan Korpri Jaya, Selasa (14/10/2025).
Ketua Komisi I DPRD Lampung, Garinca Reza Pahlevi mengatakan, pihaknya telah mencatat sejumlah poin penting untuk disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Menurutnya, penyelesaian sengketa tanah di tiga kelurahan tersebut akan menjadi fokus utama bersama dengan penataan aset-aset provinsi yang belum sepenuhnya terinventarisasi.
“Sebagai lembaga pengawas, kami akan merumuskan rekomendasi dan langkah-langkah penyelesaian. Harapannya, dalam proses ini ada rasa keadilan bagi masyarakat sekaligus menjaga marwah kelembagaan Pemprov Lampung,” ujar Garinca.
Ia menegaskan bahwa persoalan Way Dadi yang telah berlarut hingga empat dekade harus segera diselesaikan. Garinca berharap tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemprov Lampung dapat bekerja cepat dalam menyusun keputusan dan menentukan langkah penyelesaian yang konkret.
“Kita optimis, karena pembentukan tim Pokja penyelesaian aset ini merupakan bagian dari upaya menyelesaikan permasalahan Way Dadi maupun aset provinsi lainnya,” katanya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setdaprov Lampung, Sulpakar, yang turut hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) menegaskan, bahwa Tim Pokja Penyelesaian Aset Provinsi Lampung akan tetap berpegang pada asas-asas hukum dalam setiap langkahnya.
Menurut Sulpakar, aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui forum DPRD menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan bersama antara Pemprov dan legislatif.
“Pokja akan bekerja sesuai koridor hukum, dan setiap masukan dari masyarakat akan menjadi dasar kami dalam menyusun kebijakan yang tepat dan berkeadilan,” jelasnya. (**)
