BANDAR LAMPUNG- DPRD Kota Bandar Lampung mendorong penyusunan Masterplan Drainase sebagai langkah strategis untuk mengatasi persoalan genangan air yang kerap terjadi di sejumlah wilayah kota.
Upaya ini dinilai penting agar pembangunan infrastruktur, khususnya drainase, tidak lagi bersifat parsial dan reaktif.
Anggota Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Pebriani Piska, mengatakan selama ini penanganan drainase kerap dilakukan berdasarkan kebutuhan sesaat, tanpa perencanaan terpadu.
Maka dari itu, DPRD mendorong Dinas Pekerjaan Umum (PU) menyusun masterplan sebagai acuan jangka panjang.
“Kami mendorong adanya Masterplan Drainase agar penanganannya terencana dan terintegrasi. Anggarannya sudah mulai dimasukkan melalui Dinas PU,” ujar Pebriani.
Menurutnya, keberadaan masterplan akan memudahkan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan drainase, sekaligus mencegah terjadinya genangan berulang di titik-titik rawan banjir.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, menegaskan bahwa keberhasilan masterplan harus dibarengi dengan kualitas pelaksanaan pembangunan di lapangan.
“Perencanaan penting, tapi pelaksanaannya juga harus berkualitas. Jangan sampai sudah ada masterplan, tapi kualitas bangunannya tidak memenuhi standar,” tegas Agus.
Ia menambahkan, DPRD akan terus mengawal pelaksanaan proyek infrastruktur, termasuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan drainase yang sebelumnya menimbulkan persoalan, seperti yang terjadi di wilayah Sukarame.
Agus juga menekankan pentingnya pengawasan berlapis dalam pembangunan infrastruktur. Selain DPRD, keterlibatan publik dan media dinilai menjadi faktor pengendali agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan.
“Sekarang pengawasan terbuka. Ini menjadi pengingat bagi Dinas PU dan rekanan agar bekerja lebih profesional,” tutupnya.
DPRD Kota Bandar Lampung berharap, melalui penyusunan Masterplan Drainase yang komprehensif dan peningkatan kualitas pembangunan, persoalan genangan air dapat ditangani secara sistematis serta berkelanjutan.
