LAMPUNGUPDATE.COM, -Kabupaten Pesisir Barat, Lampung resmi masuk dalam kategori Kabupaten Digital. Capaian tersebut terungkap dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) yang digelar Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung bersama Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Rabu (11/2/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Hotel Sunset Beach, Kecamatan Pesisir Tengah, itu dirangkaikan dengan sosialisasi digitalisasi keuangan daerah.
Deputi BI Perwakilan Lampung, Alex Kurniawanenyampaikan bahwa Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Pesisir Barat telah mencapai 88 persen pada semester II tahun 2025.
Angka tersebut telah memenuhi kriteria sebagai pemerintah daerah digital. Namun, ia menegaskan peningkatan tetap harus dilakukan.
“Kami mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk terus meningkatkan dan mengembangkan digitalisasi pemerintah daerah. Meski sudah masuk kategori digital, peningkatan harus terus dilakukan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari kampanye transaksi non-tunai, kegiatan juga dimeriahkan dengan program QRIS Bank Lampung senilai Rp2.026 yang dapat ditukarkan dengan satu liter minyak goreng. Program tersebut menjadi stimulus agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital.
BI menilai Pemkab Pesisir Barat memiliki komitmen kuat dalam mendorong percepatan digitalisasi. Diharapkan, skor ETPD pada 2026 dapat terus meningkat seiring penguatan sistem dan kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pesisir Barat, Hendri Dunan, menegaskan bahwa digitalisasi keuangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Pemerintah daerah tidak boleh tertinggal dalam memanfaatkan teknologi. Kami ingin memastikan seluruh jajaran memiliki komitmen yang sama untuk mendorong percepatan transaksi non-tunai di Pesisir Barat,” katanya.
Menurut Hendri, elektronifikasi transaksi memberikan kemudahan bagi masyarakat karena pelayanan menjadi lebih cepat, aman, dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Pemkab Pesisir Barat, lanjutnya, akan menindaklanjuti hasil HLM P2DD dengan memperkuat regulasi, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperluas kolaborasi dengan perbankan dan mitra strategis.
“Kami ingin memastikan digitalisasi transaksi keuangan daerah benar-benar berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Bank Lampung Dino Pramono, Asisten III Bidang Administrasi Umum Armen Qodar, para kepala OPD, camat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
