BANDAR LAMPUNG — Dugaan penggelembungan harga (markup) pada pengadaan 100 unit gerobak sepeda listrik di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung kini menjadi perhatian serius legislatif.
Komisi II DPRD Kota Bandar Lampung menegaskan tidak akan tinggal diam atas anggaran jumbo senilai hampir Rp3 miliar yang disinyalir merugikan negara hingga Rp1,5 miliar.Ketua Komisi II, Agusman Arief, menyatakan telah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bulan depan membedah proyek ini. Pihaknya berencana memanggil pihak ketiga selaku penyedia barang guna mencocokkan harga pasar yang sebenarnya.
“Nanti kita akan telusuri mengenai dugaan itu. Kemungkinan kita akan memanggil pihak ketiganya, agar tidak hanya mendengarkan dari satu pihak dan kita akan cek di lapangan berapa harga dari gerobak tersebut,” tegas Agusman, Senin (11/5/2026).
Sebagai informasi, proyek ini menyerap dana Rp2.989.500.000 dengan harga per unit mencapai Rp30 juta.
Padahal, survei lapangan menunjukkan spesifikasi serupa di pasaran hanya berkisar Rp18 juta hingga Rp20 juta per unit. Selisih fantastis Rp10 juta per gerobak inilah yang kini sedang diusut tuntas.
Sebelumnya Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, Riana Sari, menejalskan proses pengadaan yang dilakukan melalui pemesanan khusus yang menelan waktu selama empat bulan, bukan membeli produk massal yang tersedia di pasaran.
“Untuk pengadaan gerobak sepeda listrik, kami custom langsung selama empat bulan. Spesifikasinya sangat berbeda jauh dengan yang dijual umum,” kata Riana, dilansir berjayanews dari pramoedya.id.
Riana merinci, gerobak tersebut menggunakan material plat galvanis antikarat, dan bukan berbahan fiber, serta dilengkapi box es berlapis aluminium foil untuk menjaga suhu tetap dingin.
Adapun spesifikasi teknis lainnya meliputi transmisi otomatis, torsi maksimal 60 Nm, lampu LED, jarak tempuh hingga 40 kilometer, penggunaan plat galvanis 1,8, kerangka hollow 4×4, finishing cat duco putih tulang, sistem mesin maju-mundur, baterai 48/20, serta dinamo berkapasitas 800 watt.
