PESISIR BARAT — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pesisir Barat meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Dinas Kesehatan tidak mencairkan sisa pembayaran retensi proyek pembangunan Puskesmas Pulau Pisang sebelum seluruh temuan pekerjaan yang dinilai belum sesuai kontrak diperbaiki oleh pihak pelaksana, Selasa (4/8/2026).
Permintaan tersebut disampaikan setelah Pansus DPRD melakukan peninjauan langsung terhadap hasil pembangunan Puskesmas Pulau Pisang yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 senilai sekitar Rp2,5 miliar.
Anggota Pansus DPRD Pesisir Barat, Mat Muhizar, mengatakan hasil pemeriksaan lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dibenahi sehingga belum layak untuk dinyatakan sepenuhnya memenuhi ketentuan kontrak.
”Terkait pembangunan Puskesmas Pulau Pisang, Pansus memiliki beberapa catatan. Dari hasil peninjauan di lapangan masih ditemukan sejumlah pekerjaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan,” kata Mat Muhizar.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemantauan tim Pansus di lokasi, pihaknya menemukan beberapa bagian bangunan yang dinilai belum sesuai spesifikasi pekerjaan. Temuan tersebut antara lain kebocoran atap, pendingin ruangan (AC) yang tidak berfungsi, kualitas pengecatan yang kurang baik, serta sejumlah pekerjaan teknis lainnya yang memerlukan penyempurnaan.
Karena itu, Pansus menugaskan pejabat teknis terkait untuk melakukan verifikasi menyeluruh terhadap kondisi bangunan, termasuk memeriksa fungsi pendingin ruangan, kebocoran jaringan pipa, instalasi listrik, serta memastikan seluruh pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan kontrak sebelum proses serah terima maupun pembayaran akhir dilakukan.
”Pansus DPRD meminta Pemkab Pesisir Barat, dalam hal ini Dinas Kesehatan, tidak membayarkan sisa anggaran atau retensi kepada pihak pelaksana sebelum seluruh pekerjaan diperbaiki sesuai kontrak,” tegasnya.
Selain menyoroti proyek fisik, Pansus juga memberikan sejumlah rekomendasi terkait peningkatan pelayanan kesehatan.
DPRD meminta Dinas Kesehatan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan pemutakhiran dan validasi data peserta secara berkala, termasuk memastikan peserta yang telah meninggal dunia tidak lagi tercatat sebagai peserta aktif.
Di sisi lain, Pansus turut mendorong RSUD KH. Muhammad Thohir Krui meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui perluasan sosialisasi layanan rumah sakit serta penyediaan sistem pendaftaran pasien secara daring yang mudah diakses.
”Kami juga mendorong RSUD KH. Muhammad Thohir Krui meningkatkan sosialisasi layanan dan menyediakan pendaftaran pasien secara daring yang mudah diakses masyarakat,” pungkasnya.
