Bandarlampung, Lampung Update -Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan jawaban atas pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025. Penyampaian tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD setempat di ruang rapat utama, Rabu (13/8/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza mengapresiasi seluruh Fraksi DPRD yang telah memberikan perhatian, masukan, dan tanggapan terhadap rancangan perubahan APBD. Ia menilai, pemandangan umum fraksi mencerminkan kemitraan, sinergi, serta peran pengawasan DPRD demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.
“Kesepakatan bersama mengenai perubahan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 telah kita capai pada 8 Agustus 2025,” ujar Gubernur.
Ia menjelaskan, kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, dengan tujuan memastikan program dan kegiatan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat serta mendorong pembangunan daerah.
Gubernur Mirza menegaskan, untuk mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan, diperlukan kerja keras, inovasi, serta optimalisasi pendapatan daerah berbasis data, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor.
Pemerintah Provinsi Lampung, kata dia, berkomitmen menggali potensi pendapatan, baik dari sektor pajak maupun nonpajak, agar capaian pembangunan dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan diseluruh wilayah.
Ia juga mengajak DPRD Lampung dan seluruh elemen masyarakat untuk mendukung rencana perubahan APBD 2025, sehingga dapat disepakati tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah tidak terlepas dari kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif, serta dukungan masyarakat. Inilah pondasi tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik,” tegasnya. (**)
