Bandarlampung, Lampung Update -Puluhan tenaga honorer dari berbagai kabupaten/kota di Provinsi Lampung mendatangi kantor DPRD Lampung, Rabu (10/9/2025).
Kedatangan mereka bertujuan menuntut kepastian status, kejelasan regulasi, serta formasi pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Salah seorang tenaga kependidikan (tendik) dari SMA Negeri 1 Sungkai Bunga Mayang, Novita Butar Butar, mengaku kecewa setelah 13 tahun mengabdi tanpa kejelasan nasib.
“Tujuan kami ke sini meminta kepastian tentang status kami, khususnya honorer tenaga kependidikan di Lampung. Masa depan kami tidak jelas. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan lebih dari 20 tahun bekerja, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah,” ungkap Novita.
Ia menambahkan, meski beban kerja besar, gaji yang diterima tenaga honorer sangat minim. Menurutnya, pemerintah lebih banyak fokus pada formasi guru, sementara tendik dan tenaga honorer lain kerap terabaikan.
“Tuntutan kami besar, pekerjaan banyak, tapi gaji kecil dan masa depan tidak ada. Kami butuh status, kami butuh kejelasan. Kami ingin ada regulasi yang berpihak kepada kami,” tegasnya.
Dalam aksinya, para honorer menyampaikan tiga tuntutan utama:
Meminta kejelasan dan perubahan regulasi yang berpihak pada tenaga honorer non-guru.
Meminta prioritas jika nantinya tetap diusulkan sebagai pegawai paruh waktu atau mengikuti tes PPPK tahun depan.
Meminta formasi khusus bagi honorer yang sudah pernah mengikuti seleksi PPPK pada 2024.
Aksi ini diikuti oleh honorer dari berbagai daerah, mulai dari Lampung Utara hingga Way Kanan. Mereka berharap DPRD Lampung dapat menjadi jembatan dalam menyuarakan aspirasi tersebut kepada pemerintah provinsi maupun pusat. (*)
