BANDAR LAMPUNG, — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung kembali menggulirkan anggaran jumbo untuk program bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada warga miskin. Melalui Dinas Sosial, tahun 2025 ini, alokasi dana yang digelontorkan mencapai Rp9,3 miliar, naik signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya Rp6 miliar.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Aklim Sahadi, menyatakan bahwa kenaikan anggaran tersebut merupakan langkah antisipatif atas dinamika sosial-ekonomi yang semakin kompleks. Menurutnya, pemerintah kota ingin menjangkau warga rentan yang selama ini belum tersentuh program bantuan pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama yang belum pernah menerima bantuan dari program nasional, bisa merasakan perhatian dari pemerintah,” ujar Aklim dilansir dari Lampungpro.co, Rabu, 23 April 2025.
Tahun ini, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) juga meningkat tajam. Dari sebelumnya 34 ribu kepala keluarga (KK), kini menjadi 44 ribu KK. Kenaikan ini, menurut Aklim, tak lepas dari pembaruan data dan peningkatan jumlah penduduk miskin yang tidak tercakup dalam program nasional.
Dinsos memprioritaskan penyaluran bansos ke wilayah-wilayah rawan secara geografis dan sosial. Wilayah pesisir seperti Panjang, Bumi Waras, Telukbetung Timur dan Barat, Tanjungkarang Barat, serta Rajabasa menjadi titik fokus distribusi.
“Daerah pesisir itu dua kali lipat rentannya. Mereka berhadapan langsung dengan ancaman bencana seperti banjir rob, dan secara ekonomi juga tergolong tertinggal,” kata Aklim.
Penyaluran bantuan akan dilakukan dalam tiga tahap sepanjang tahun. Tahap pertama dilaksanakan pada Maret, tahap kedua pada Juni, dan tahap terakhir direncanakan pada Oktober mendatang. Setiap keluarga akan menerima 5 kilogram beras per tahap.
Untuk memastikan akurasi dan ketepatan distribusi, Pemkot menggandeng Perum Bulog sebagai mitra distribusi utama. Kerja sama ini dinilai strategis karena Bulog memiliki sistem logistik dan stok beras yang stabil.
“Kami percayakan pendistribusian kepada Bulog agar bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan tumpang tindih. Distribusi akan menjangkau seluruh 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung,” tambah Aklim.
Dinas Sosial juga melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan agar tak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Fokus utama, tegas Aklim, adalah mereka yang belum pernah mendapat intervensi pemerintah pusat.
Langkah ini, menurutnya, adalah bentuk keberpihakan Pemkot terhadap kelompok masyarakat rentan yang kerap terpinggirkan dalam sistem bantuan nasional.
“Kami tidak ingin ada warga yang luput dari perhatian hanya karena belum terdaftar dalam DTKS pusat. Justru mereka ini yang menjadi target utama kami,” ujarnya.
Dengan penguatan program bansos lokal ini, Pemkot Bandar Lampung berharap dapat meringankan tekanan ekonomi rumah tangga miskin, serta memperkuat daya tahan sosial masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi nasional maupun global.
(red)
