Lampungupdate.com–Tim Pengamanan PTPN I Regional 7 Kebun Bergen, Lampung Selatan, meraih penghargaan dari Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III Holding). Apresiasi atas keberhasilan menjaga keamanan aset negara tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Aset Holding Perkebunan Nusantara, Komjen Pol (Purn) Agung Setya Imam Efendi, di Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Penghargaan diserahkan kepada empat anggota Satpam Kebun Bergen, yaitu Ratno, Triyono, Ariyanto, dan Heri Supriadi, yang bertugas di lapangan di bawah kendali tim BKO TNI. Penyerahan apresiasi ini turut dihadiri oleh Asisten Pertanahan dan Keamanan PTPN I Regional 7 Jhon Iwan Kurniawan, Asisten Personalia Kebun Bergen Angga Harris Saputra, serta lima personel BKO TNI, yakni Peltu Suliandi, Serka Daenul, Serda Chandra Saragih, Serda Jumadin, Koptu Andie Budie, dan Koptu Santoso.
Dalam pengarahannya, Direktur Aset PTPN III Holding Agung Setya Imam Efendi menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas yang dinilai berhasil meminimalisasi gangguan keamanan, khususnya penanganan aksi pencurian hasil produksi karet. Menurutnya, aspek keamanan merupakan elemen utama dan fondasi vital dalam mendukung operasional perusahaan.
“Aspek keamanan adalah elemen utama dalam operasional perusahaan. Tanpa rasa aman, tidak akan ada produksi dan produktivitas. Jika faktor keamanan terjaga, akan timbul rasa nyaman dalam bekerja. Ketika siklus operasional berjalan dengan nyaman, otomatis produksi dan produktivitas optimal dapat tercipta,” ujar purnawirawan jenderal polisi bintang tiga tersebut.
Agung menegaskan, penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi, keberanian, dan profesionalisme personel pengamanan dalam melindungi aset perusahaan yang merupakan bagian dari kekayaan negara. Setiap jengkal lahan maupun fasilitas yang dikelola PTPN adalah milik negara yang wajib dijaga secara berkelanjutan.
“PTPN adalah perusahaan milik negara. Karena itu, menjaga aset PTPN sejatinya adalah menjaga negara. Keuntungan yang dihasilkan perusahaan pada akhirnya akan kembali kepada negara untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Agung.
Ia juga memuji soliditas sinergi antara personel pengamanan internal perusahaan dan aparat BKO TNI di Kebun Bergen. Keberhasilan menggagalkan berbagai potensi tindakan ilegal membuktikan efektivitas kolaborasi di lapangan. Agung pun mengingatkan agar mekanisme penegakan hukum, termasuk penerapan restorative justice, tidak mengendurkan kewaspadaan maupun komitmen petugas dalam menjalankan tugas.
“Penegakan hukum memiliki mekanismenya sendiri, namun komitmen kita menjaga aset negara tidak boleh surut. Kebun harus tetap aman agar terus produktif dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Agung menekankan bahwa PTPN bukan sekadar entitas bisnis komersial, melainkan BUMN yang mengemban mandat mengelola aset strategis nasional. Oleh sebab itu, seluruh insan PTPN dituntut memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang sama untuk mencegah kebocoran aset serta menjaga keberlanjutan usaha.
“Kita bukan perusahaan swasta. Aset yang kita kelola adalah milik negara, sehingga orientasi utama kita adalah menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi bangsa,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan dan TJSL PTPN I, Dinnar Arrafah Utang, menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan penghargaan yang diberikan oleh jajaran Holding. Apresiasi tersebut dinilai menjadi suntikan motivasi bagi seluruh garda pengamanan di tingkat operasional.
“Penghargaan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga aset perusahaan. Kami berkomitmen memastikan aset negara tetap aman, produktif, dan memberikan manfaat maksimal,” kata Dinnar.
Menanggapi arahan tersebut, Asisten Pertanahan dan Keamanan PTPN I Regional 7 Jhon Iwan Kurniawan bersama Asisten Personalia Kebun Bergen Angga Harris Saputra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengamanan di wilayah operasional Kebun Bergen. Langkah strategis yang akan dijalankan meliputi peningkatan kapasitas personel, pengawasan intensif, serta penguatan sinergi berkelanjutan dengan aparat penegak hukum guna menekan potensi gangguan keamanan dan memitigasi risiko pencurian.(**)
